BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam era globalisasi
dewasa ini, dimana dunia semakin terasa sempit karena kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi,
komunikasi dan teknologi, terlihat tuntutan tugas bagi semua pihak yang semakin
meningkat dan semakin berat. Dikalangan organisasi pemerintah baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah, mereka terasa perlunya penyelesaian tugas umum
pemerintahan dan pembangunan dengan cepat, berdaya guna dan berhasil guna.
Proses pelaksanaan administrasi dapat dipercepat dan dipertepat serta praktis
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, di
samping dengan menggunakan cara kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi, organisasi dan manajemen yang moderen.
Administrasi, organisasi
dan manajemen yang moderen itu hanya dapat terwujud apabila manusia sebagai
pelaksananya berpikiran moderen dan maju atau disebut juga manusia moderen.
Manusia moderen adalah mereka yang sadar dan berusaha meningkatkan “mutu hidupnya”.
Mutu hidup itu hanya dapat terwujud apabila ia bekerjasama dengan orang lain
dalam berbagai bentuk organisasi (organisasi pemerintah, organisasi niaga dan
organisasi kemasayarakatan lainnya).
Sejalan dengan semakin
meningkatnya kegiatan yang harus dilakukan mulai dari mengumpulkan, menginterprestasi,
menyimpan dan menyalurkan data kepada pemakai, maka pada abad teknologi
sekarang ini penanganannya akan lebih efisien dan ekonomis apabila dilakukan
dengan menggunakan alat-alat elektronis seperti komputer dalam mengolah data
menjadi informasi.
Komputer dapat bekerja
dengan sangat cepat dalam mengolah data, menganalisa data, mengklasifikasi
data, menyimpan data dan mengambil data dari tempat penyimpanannya, maka
sangatlah tepat bila organisasi yang kegiatan-kegiatannya banyak dan kompleks
untuk memanfaatkannya.
Namun perlu disadari bahwa
komputer itu akan berarti dan berguna di dalam organisasi terutama dalam
pelaksanaan tugas-tugas administrasi seperti di sebutkan di atas apabila
ditunjang dengan kemampuan manusia yang mempergunakannya disertai dengan data yang
akan diolah.
Begitupun
dengan data yang diolah harus betul-betul valid sehingga pada saat diproses
menjadi suatu informasi, maka hasil yang didapatkan sesuai dengan yang
diharapkan. Karena pada saat memasukkan data yang salah maka hasilnya pun akan
salah.
Tegasnya berhasil tidaknya
proses komputerisasi sangat tergantung pada ketiga elemen
tadi yang saling terkait satu sama lain yaitu komputer (alat), yang
menjalankan komputer (programmer) dan
data yang akan diolah menjadi informasi.
Berdasarkan
survei awal yang dilakukan pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan menunjukan bahwa pemanfaatan
komputer belum dimaksimalkan
penggunaannya dalam pengelolaan administrasi pelayanan publik seperti dalam pembuatan KTP, pembuatan kartu
keluarga, pembuatan akta tanah dan lain sebagainya ditambah lagi masih banyaknya data dan informasi yang berbentuk
arsip yang belum sempat di simpan dalam komputer, begitu pun dengan sarana prasarana kantor yang kurang
memadai. Hal ini didukung oleh wawancara awal penulis dengan salah satu staf
pada bagian operator yang mengatakan bahwa :
“Pemanfaatan teknologi komputer
dalam pengelolaan administrasi pelayanan publik pada Kantor Camat Tiworo
Kepulaun Kab.Muna belum berjalan dengan baik, hal itu disebabkan masih
banyaknya data dan informasi yang berbentuk arsip yang belum sempat di save
dalam komputer. Alasan utama mengapa hal itu bisa terjadi dikarenakan
kelengkapan sarana prasarana dibagian komputer banyak yang telah rusak namun
belum juga mendapat perbaikan maupun pergantian perangkat komputer, sehingga pemanfaatan
komputer dalam pengelolaan administrasi pada Kantor Camat Tiworo Kepulaun
Kab.Muna belum berjalan dengan semestinya. (Wawancara awal tanggal 23 Mei 2013).
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di
atas, maka
penulis mengangkat suatu
penelitian dengan judul “Pemanfaatan Teknologi Komputer
Dalam Menunjang Pengelolaan Administrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tiworo Kepulaun Kab.
Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari judul dan
latar belakang masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka penulis
mengutarakan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemanfaatan Teknologi Komputer dalam Menunjang Pengelolaan
Administrasi
Pelayanan Publik pada Kantor Camat Tiworo kepulauan Kab. Muna
2. Aspek apa saja yang menunjang penggunaan teknologi
komputer pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna
C. Tujuan dan Kegunaan Peneleitian
l. Tujuan
Penelitian.
a. Untuk Mengetahui
Pemanfaatan
Teknologi Komputer dalam Menunjang Pengelolaan Administrasi Pelayanan Publik pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab.
Muna
b. Untuk mengetahui Aspek apa saja yang menunjang
penggunaan teknologi komputer pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna
2. Kegunaan Penelitian.
1.
informasi kepada semua pihak agar dapat mengetahui pemanfaatan komputer dalam pengelolaan administrasi pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna
2.
Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi semua pihak
yang berkepentingan/bagi para peneliti selanjutnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.
Data Dan Informasi Dalam Konsep Pengelolaan Pelayanan
Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting mengingat kondisi
geografis Indonesia secara umum berada pada daerah pegunungan yang terpencar ke dalam banyak pulau-pulau.
Dengan demikian pemanfaatan teknologi
informasi dalam pelayanan publik mempunyai arti penting terutama dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan
kualitas serta efektifitas
dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi
berjalan dengan cepat dan akurat,
memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Kemudahan ini berarti efisiensi pelaksanaan
pelayanan publik dalam segala hal.
1.
Data
Kata data berasal dari DATUM yang berarti materi atau
kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi
ilmiah, atau tes statistik. Bila dilihat dari menurut asal sumbernya, data
dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Sehingga
setiap penelitan pasti memerlukan data sebagai bahan analisa.
Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan
yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata.
Kejadian-kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di
dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah transaksi
perubahan dari suatu nilai yang disebut transaksi. Kesatuan nyata adalah berupa
suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan
terjadi.
Menurut Nuzulla Agustina, Data adalah keterangan
mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta,
angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf huruf yang menyatakan
sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.
2. Informasi
Informasi
merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk
membuat keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi
menurunkan ketidakpastian (atau meningkatkan pengetahuan) Informasi menjadi penting, karena berdasarkan informasi itu para
pengelola dapat mengetahui kondisi obyektif organisasinya. Informasi tersebut
merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan metode
ataupun cara – cara tertentu. Secara umum informasi dapat
didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang
lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu
kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan..
Pengertian
Informasi Menurut Jogiyanto HM., (1999: 692), “Informasi dapat didefinisikan sebagai
hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih
berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian (event)
yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan”
Sedangkan Pengertian Informasi
Menurut Gordon B. Davis (1991: 28), “Informasi adalah data yang telah diolah
menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi
pengambilan keputusan saat ini atau mendatang”
B.
Teknologi Komputer
1.
Pengertian.
Istilah
komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang yang berbeda. Kata komputer berasal dari bahasa
Latin “computare” yang berarti menghitung (to compute atau reckon).
Menurut
Kamus Bahasa Indonesia :
“Komputer adalah alat elektronik
otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut yang
diintsruksikan, dan memberikan hasil pengolahan, biasanya terdiri atas unit
pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan.
Maksudnya Komputer dalam berbagai
skala dan ukuran telah banyak mempercepat aktivitas berbasis sehingga perannya
dalam kegiatan bisnis begitu sulit dipisahkan. Peranan komputer dari hanya
sekedar sebagai alat untuk menghitung, membuat lembar kerja keuangan, sistem
kantor otomatis hingga dalam wujud memberikan dukungan pengambilan keputusan.
Tuntutan efektifitas, efisiensi dan produktivitas kerja menyebabkan pemanfaatan
komputer semakin vital.
Dalam
Kamus Administrasi Perkantoran yang disusun The Liang Gie, mengemukakan bahwa :
“Komputer adalah mesin elektronik
yang secara otomatis dan luar biasa cepatnya mempergunakan kode-kode tertentu
menurut cara kerja yang telah ditetapkan dapat mengolah bahan, keterangan,
menjadi informasi yang berguna untuk suatu keperluan. Mesin ini dapat melakukan
segala macam tatacara berhitung, melaksanakan perbuatan-perbuatan memilih,
menggolongkan atau memilah-milah dan
menyelesaikan pekerjaan (1971:59)”.
Oleh karena itu wajar saja
bila sekarang ini komputer sangat berperan penting dalam menyelesaikan
pekerjaan sebab dengan kemampuan komputer yang dapat mengolah data menjadi
informasi tentu secara tidak langsung dapat memudahkan pekerjaan manusia.
Selanjutnya
Menurut Hamacher dalam Hartono :
“Komputer adalah mesin penghitung
elektronik yamg cepat dapat menerima informasi memperosesnya sesuai dengan
suatu program yang tersimpan di memorinya
dan menghasilkan out put informasi (1999 : 2)”.
Sehingga meski komputer merupakan mesin
penghitung yang akurat tapi komputer hanya mampu mengolah data sesuai dengan
program yang tersimpan di memorinya dan tidak dapat mengolah data menjadi
output tanpa adanya program yang jelas.
Menurut
buku Intruduktiom
To The Computer, The Tool Of Business oleh Fouri
mengatakan :
“Komputer adalah suatu proses data
(data processor) yang dapat melakukan perhitungan yang besar dan cepat,
termasuk perhitungan arithmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur
tangan dari manusia mengoperasikan selama pemrosesan” (1999 : 2)
Maksudnya pada saat melakukan
perhitungan yang cukup rumit maka manusia yang mengoperasikan komputer (programmer) tidak bisa mengganggu
kinerja komputer sehingga output yang dihasilkan tidak mengalami kesalahan.
Dari
beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa
komputer adalah : a. Alat elektronik; b. Dapat menerima informasi; c. Dapat mengolah data; d. Dapat
memberikan informasi; e. Dapat menggunakan
suatu program yang tersimpan di memori komputer; F. Dapat
menyimpan program dan informasi; g. Bekerja
secara otomatis.
Program
adalah kumpulan instruksi atau perintah terperinci yang sudah dipersiapkan
supaya komputer dapat melakukan
fungsinya dengan cara tertentu.
2.
Pemanfaatan Teknologi Komputer.
Berbicara mengenai pemanfaatan berarti mendekati ke arah fungsi dari suatu
Teknologi Komputer sebagaimana telah
dijelaskan diawal bahwa teknologi komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang secara otomatis dan luar
biasa cepatnya mempergunakan kode-kode tertentu menurut cara kerja yang telah
ditetapkan dapat mengolah bahan, keterangan, menjadi informasi yang berguna
untuk suatu keperluan. Mesin ini dapat melakukan segala macam tatacara
berhitung, melaksanakan perbuatan-perbuatan memilih, menggolongkan atau
memilah-milah dan menyelesaikan
pekerjaan.
Selain itu ada tiga hal yang
menjadi kunci keunggulan kemampuan komputer dalam era teknologi moderen pada
dewasa ini adalah :
1)
Kecepatannya
yang tinggi dalam melakukan pengolahan data.
Kemampuan komputer yang paling
dirasakan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar,
seperti perhitungan, dalam waktu yang sangat cepat yaitu dalam satuan
millisecond, microsecond, bahkan picosecond (triliun operasi perdetik).
2) Ketepatan dan ketelitian hasil yang diperoleh
komputer karena tidak mempunyai mental dan tidak mengenal lelah, sehingga
komputer tidak akan mengalami kesalahan, apabila dibandingkan dengan manusia
jika lelah, maka mentalnya akan luluh yang
akan berakibat cenderung untuk
berbuat kesalahan.
3) Mempunyai tempat penyimpanan
file yang besar, sehingga dapat menyimpan dan memproses informasi yang cukup
besar.
Walaupun
komputer mempunyai kemampuan seperti yang disebutkan terdahulu, tidaklah
berarti bahwa komputer dapat menyamai manusia, apalagi mengalahkannya. Manusia
mempunyai inisiatif dan dapat teradaptasi terhadap situasi tertentu, sedangkan
komputer tidak dapat melakukan hal tersebut, harus beroperasi menurut program
yang diberikan.
Oleh karena itu daya guna komputer
masih harus ditunjang pula oleh faktor lainnya yang sangat penting yaitu
manusia yang menangani dan mengendalikannya. Sehingga
peranan teknologi komputer dalam memudahkan pemerintah dalam pemberian
layanan sangatlah penting yang menurut
Hartono (1999:57) Peranan komputer dalam kaitannya dengan penyelesaian
pekerjaan Kantor terdapat lima aspek yaitu: 1. Memudahkan Pekerjaan. 2. Menjamin
keakuratan data 3. Meningkatkan Produktivitas Kerja. 4. Menciptakan efisiensi Kerja. 5. Meningkatkan Evektivitas
Kerja.
Dari beberapa pengertian yang
dikemukakan di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi
komputer pada hakekatnya adalah fungsi yang ada pada teknologi komputer yang
dapat memudahkan pekerjaan manusia dalam pelaksanaanya. Tapi meskipun demikian manusia juga berperan penting dalam
mengoperasikan teknologi komputer karena tanpa adanya kemampuan yang cukup maka
peranan teknologi komputer dalam memudahkan pekerjaan manusia tidak dapat
berjalan efektif.
C.
Manajemen Perkantoran
Serentetan
dari berbagai pengertian dalam manajemen perkantoran yang telah diuraikan,
ternyata memang benar bahwa manajemen perkantoran merupakan fungsi tertentu
dalam setiap organisasi. Fungsi adalah sekelompok aktivitas sama jenis
berdasarkaan sifatnya atau pelakasanaannya, dimana aktivitas yang mewujudkan
fungsi manajemen perkantoran.
Seirama
uraian tersebut, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi manajemen
perkantoran adalah meliputi
fungsi-fungsi :
a. Perencanaan tata kerja kantor.
b. Pengaturan dan pengurusan lingkungan kerja
ketatausahaan.
c. Pengorganisasian kerja ketatausahaan.
d. Pengurusan dan pengawasan tata kerja kantor.
e. Pengaturan dan pengurusan pegawai.
f. Pengaturan dan pengurusan biaya perbekalan
tata usaha.
Dari
beberapa kreteria yang menjadi ruang lingkup fungsi manajemen perkantoran
tetap memiliki tujuan, tujuan mana hanya dapat dicapai dengan tindakan. Hal
menentukan, memulai dan melaksanakan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya terlebih dahulu merupakan suatu isi
dari pada manajemen. Isi tersebut terdiri atas suatu proses manajemen yang
mencakup fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan pokok, yang lazimnya meliputi
planning, organizing, actuating, dan controlling.
Fungsi-fungsi
tersebut, di dalam lingkungan tata kerja perkantoran lebih dikenal dengan :
a. Fungsi penataan.
b. Fungsi pengaturan dan pengurusan.
c. Fungsi pengontrolan/pengawasan.
Berorientasi
kepada kegiatan-kegiatan atau fungsi pokok administrasi/manajemen, maka dapat
diketengahkan kejelasan-kejelasan dari masing-masing fungsi tersebut yaitu :
a. Planning (perencanaan); menunjukkan bahwa
penentuan cara atau arah tindakan yang memberikan pertimbangan kepada
faktor-faktor yang mempengaruhi situasi tertentu.
b. Organizing (pengorganisasian); menunjukkan
bahwa pembagian pekerjaan yang akan direncanakan untuk diselesaikan oleh
anggota-anggota kelompok pekerjaan serta penentuan hubungan-hubungan pekerjaan
yang baik diantara mereka dan memberi lingkungan pekerjaan yang sepatutnya.
c. Actuating (pengerakan); menunjukkan bahwa
yang mendorong dan memelihara keinginan dari pada anggota-anggota kelompok
pekerjaan mereka masing-masing dengan melaksanakan peklerjaan mereka penuh
kegembiraan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu sesuai
dengan rencana.
d. Controlling (pengawasan); menunjukkan bahwa
penentuan apa yang dilakukan, menilainya dan menerapkan tindakan-tindakan
korektif (pembetulan) apabila diperlukan untuk menjamin hasil-hasil sesuai
diperlukan untuk menjamin hasil-hasil sesuai dengan rencana semula.
Manajemen
perkantoran yang berhubungan dengan tujuan-tujuan atau hasil tertentu yang
diinginkan, dimana pada pokoknya kegiatan seorang manajer kantor berkisar pada
cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
Tujuan-tujuan
yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat bersifat khusus atau umum, tertulis
atau tak tertulis, jangka pendek atau jangka panjang, sementara atau tetap dan
atau hanya dapat digunakan untuk bagian-bagian tertentu dari pada kantor.
Apapun juga bentuk atau isinya, tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih
dahulu telah dianggap benar, karena kalau tidak demikian, maka arti dari pada
manajemen akan menjadi kabur dan tidak ada dasar yang baik untuk menentukan
efektifitas dari pada manajemen.
Untuk
memberikan contoh-contoh dari pada tujuan-tujuan manajemen perkantoran yang
telah ditentukan terlebih dahulu, maka oleh G.R.Terry dalam bukunya office
Management And Control, dikemukakan sebagai berikut :
a. Untuk memberikan semua keterangan yang
lengkap dan yang diperlukan kepada siapa, bilamana dan dimana hal itu
diperlukan untuk pelaksanaan perusahaan secara efisien.
b. Untuk memberikan catatan-catatan dan
laporan-laporan yang cukup dengan biaya yang serendah-rendahnya.
c. Untuk membantu perusahaan memelihara
saingan.
d. Untuk memberikan pekerjaan tata usaha yang
cermat dan membantu memberi pelayanan kepada para relasi.
e. Untuk membuat catatan-catatan yang makin
baik dengan biaya-biaya yang makin rendah.
Dalam
kantor tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dapat digolongkan
sebagai berkenaan dengan pelayanan atau jasa, tanggung-jawab sosial, atau
keuntungan.
Pelayanan
atau jasa adalah sangat penting untuk tujuan-tujuan manajemen perkantoran,
karena pekerjaan kantor dilakukan untuk membantu orang-orang lain dalam
mengerjakan pekerjaan mereka secara lebih efektif. Demikian pula tujuan yang
berhubungan dengan tanggung jawab sosial yang menitikberatkan pada pencapaian
tujuan sesuai dengan kode-kode etik dan moral tertentu seperti yang ditentukan
oleh suatu instansi dan masyarakat di dalam mana instansi itu menjalankan
kegiatannya. Akhirnya tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dan
menitikberatkan kepada efisiensi dapat dibantu oleh manajemen perkantoran.
Melaksanakan
pekerjaan kantor secara lebih efektif
dapat berarti lebih banyak efektifitasnya, karena pengeluaran-pengeluaran yang
berkurang untuk pekerjaan tata usaha yang dilakukan.
D.
Pekerjaan Kantor.
Telah
berbagai pembahasan teoritis yang dapat dimengerti baik tentang manajemen
maupun perkantoran, maka secara orintasi timbal balik menunjukkan adanya suatu
hal yang penting, yang mana adalah jenis-jenis pekerjaan Kantor.
Meskipun
pekerjaan Kantor itu pertama-tama berhubungan
dengan warkat-warkat, ada juga tugas-tugas lain yang termasuk dalam isitilah
pekerjaan Kantor. Ini meliputi komunikasi antara
individu-individu seperti wawancara-wawancara, pembicaraan-pembicaraan dan
lainnya, yang erat kaitannya dengan jenis-jenis pekerjaan kantor tersebut.
Menghitung
juga merupakan pekerjaan Kantor,
harga-harga harus diperiksa dan biaya-biaya harus disusun, daftar-daftar
pembayaran harus dihitung dan sebagainya. Apa yang dinamakan pekerjaan statistik
juga merupakan pekerjaan Kantor,
didasarkan atas catatan-catatan, dan tampa catatan tersebut tidak akan ada
statistik. Pekerjaan statistik dalam sebuah Kantor
dapat mengandung hanya suatu gabungan angka-angka dan gabungan fakta-fakta
dalam sebuah laporan singkat, atau dapat mengandung persiapan mengenai
laporan-laporan yang luas diikuti oleh bagan-bagan dan diagram-diagram dengan penanfsiran
secara analitis dan rekomendasi-rekomendasi untuk tindakan yang mungkin. Oleh
karena statistik itu hanya berguna apabila tepat pada waktunya, maka organisasi
pekerjaan statistik yang efektif adalah perlu untuk menghindarkan biaya yang
tidak tepat dan lembur yang mahal, untuk
memberikan statistik tepat pada waktunya dapat digunakan.
Kegiatan
Kantor yang lainnya adalah perencanaan,
yang dapat dan biasanya mengandung penentuan waktu. Perencanaan adalah suatu
usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang
dilakukan siapa yang mengerjakannya dan dimana waktu berhubungan dengan
waktu-waktu, dimana kejadian-kejadian yang direncanakan terjadi, artinya
bilamana kedua - duanya biasanya
didasarkan atas warkat-warkat.
Jadi
pekerjaan Kantor itu berhubungan dengan
warkat-warkat dan statistik-statistik dengan komunikasi-komunikasi dengan
perhitungan, perencanaan, dan penentuan waktu. Tiap tugas kantor termasuk dalam
ruang lingkup dari pada salah satu kegiatan ini.
Apabila
tiap pekerjaan Kantor itu diperhatikan, maka akan
diketemukan bahwa pekerjaan kantor itu dapat dibagi dalam satu atau lebih tugas
yang sederhana akan tetapi penting, yaitu :
a. Menulis atau mengadakan wawancara yang
mengandung warkat-warkat dan komunikasi.
b. Menghitung.
c. Menggolongkan dan menyimpan warkat.
Dengan
kata lain semua penulisan merupakan pekerjaan kantor, tidak pandang siapa yang
melakukannya atau bagaimana atau dimana hal itu dilakukan. Semua komunikasi
adalah pekerjaan Kantor, demikian pula semua
perhitungan, semua penggolongan dan semua penyimpanan warkat. Lebih lanjut,
tampa pengecualian semua pekerjaan kantor termasuk dalam salah satu atau lebih
dari pada tiga tugas yang pokok ini meskipun pelaksanaan pekerjaan dapat
dipercepat melalui penggunaan bermacam-macam mesin utamanya komputer.
Menurut
William dan Robinson, pekerjaan kantor itu meliputi :
1. Bermacam-macam pekerjaan seperti menelpon, menerima tamu tamu, pekerjaan pesuruh
2.
Pekerjaan memperbanyak
warkat dan memberikan alamat.
3.
Menerima, mengirim dan
mengangkut pesanan-pesanan.
4.
Membuat rekening.
5.
Menyimpan warkat.
6.
Mengurus, membagi dan mengirimkan surat-surat pos.
7. Membuat warkat-warkat (mencatat data yang diinginkan)
(l986 : 26 ).
8. Surat-menyurat, mendikte, mengetik
Dari
rincian jenis-jenis pekerjaan Kantor
tersebut, kesemuanya dapat diolah dengan komputer yang dapat dijelaskan
tentang ciri-ciri pekerjaan Kantor
yang bersangkutan:
a. Suatu fungsi yang bersifat memudahkan atau meringankan pekerjaan Kantor merupakan suatu fungsi yang bersifat memudahkan
atau meringankan karena merupakan media yang penting, melalui bermacam-macam kegiatan
dari sebuah unit usaha Kantor.
Pada hakekatnya pekerjaan Kantor
dapat disebut alat katalisator dari pada manajemen moderen
b. Suatu pekerjaan yang bersifat memberi
pelayanan; Hal penting yang lain bahwa pekerjaan Kantor
merupakan pekerjaan yang bersifat memberi pelayanan guna membantu orang-orang
lain mengerjakan pekerjaan mereka secara lebih efektif, serta membantu memberi
data kepada pemimpin/atasan yang diperlukan melalui upaya mempergunakan
warkat-warkat secara tepat guna.
c. Ciri organisasi; adalah penyusunan tenaga
kerja dan pembagian tugas-tugas kepada tenaga kerja tersebut.
d. Ciri metode; adalah urutan pelaksanaan
pekerjaan dan bagaimana serta dimana
pekerjaan tersebut dilaksanakan.
e. Ciri kepegawaian; adalah berhubungan dengan
penguasahaan tenaga kerja, penempatan, latihan, kenaikan pangkat,
pengeluaran-pengeluaran (pemberhentian-pemberhentian) mereka.
f. Ciri lingkungan; meliputi gedung Kantor, perkakas Kantor dan
kondisi-kondisi fisik dalam gedung.
g. Mesin-mesin dan perlengkapan lainnya,
termasuk komputer; adalah semua benda atau barang mati yang dipergunakan dalam Kantor untuk membantu (mempermudah) pelaksanaan pekerjaan.
E.
Konsep Pelayanan Publik
Pelayanan
adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam intraksi langsung
antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan
kepuasan pelanggan. Hal senada dikatakan Moenir (1998 : 56), bahwa istilah
pelayanan mempunyai arti sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas
orang lain secara langsung. Jika orang lain yang dilayani itu jumlahnya banyak,
maka ia disebut pelayanan umum. Istilah pelayanan umum ini, menurut Moenir, berkaitan
erat dengan istilah kepentingan umum. Kepentingan umum adalah suatu bentuk
kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, yang bersumber dari
kebutuhan hidup orang banyak/masyarakat tersebut. Ini berbeda dengan
kepentingan pribadi, yang merupakan perwujudan dari keinginan memenuhi hak
pribadi seseorang.
Pendapat
ahli tersebut diatas memberikan gambaran bahwa pelayanan umum dapat disebut
berdaya guna dan berhasil guna apabila masyarakat merasa puas atas pelayanan
yang diterimanya. Tolak ukurnya adalah ada atau tidak adanya keluhan dari
masyarakat menyangkut pelayanan yang diberikan.
Demikian
pula yang dikatakan dalam keputusan Menteri PAN Nomor Kep/KEP/M.PAN/2003 dalam
Nurjaman (2004 : 34) bahwa pelayanan atau pelayanan umum adalah segala bentuk
kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di Pusat, di
Daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk (penyediaan/pemberian) barang
atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari
penjelasan diatas nampak bahwa esensi dari pelayanan adalah memberikan apa yang
dibutuhkan oleh orang lain sesuai dengan haknya. Wujud dari pemberian itu
adalah jasa, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang
lain, baik individu maupun kelompok. Pelayanan bukan hanya dapat diberikan oleh
instansi pemerintah tetapi juga oleh swasta. Perbedaannya, pelayanan umum yang
dilakukan oleh pemerintah bermotif sosial politik, sedangkan pelayanan yang
dilakukan oleh pihak swasta bermotif ekonomi atau mencari keuntungan.
Pendapat
lain dikemukakan oleh Lovelock dalam widodo (2001 : 272) mengatakan bahwa
pelayanan merupakan sesuatu yang
kompleks, sehingga untuk menentukan sejauh mana kualitas dari pelayanan
tersebut dapat dilihat dari 5 kriteria, yaitu :
1.
Tangible (terjamah),
seperti kemauan fisik, peralatan, personil dan komunikasi material.
2.
Realible (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang disajikan dengan tepat
dengan memiliki keajengan.
3.
Resposivness (pertanggungjawaban), yakni rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan.
4.
Assurance (jaminan), pengetahuan, perilaku, dan kemampuan pegawai.
5.
Empahaty (empati), perhatian perorangan pada pelanggan.
Selanjutnya menurut keputusan Menteri PAN Nomor
Kep/KEP / M.PAN/2003, dalam Nurjaman (2004 : 34-36) dikatakan, oleh karena
ruang lingkup pelayanan yang diberikan pemerintah sangat luas dan kompleks,
baik menurut bentuk, jenis, maupun sifatnya. Maka agar tercipta suatu kepastian
hukum sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat/publik, maka
ditetapkan delapan kriteria kualitas pelayanan publik, sebagai berikut:
Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut meliputi :
1.
Kesederhanaan
Pelayanan
2.
Kejelasan
dan Kepastian Pelayanan
Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan
kepastian mengenai ;
a)
Prosedur
/ tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
b)
Unit
kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan
pelayanan.
c)
Rincian
biaya/ tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.
d)
Jadwal
waktu penyelesaian pekerjaan.
3.
Keamanan
Dalam Pelayanan
4.
Keterbukaan
Dalam Pelayanan
5.
Efisiensi
Dalam Pelayanan
6.
Ekonomis
Dalam Pelayanan
7.
Keadilan
yang Merata dalam Pelayanan
8.
Ketepatan
Waktu dalam Pelayanan
Senada dengan Nurjaman, menurut Siagian (1995 :
83) pelayanan yang senantiasa diinginkan oleh pemerintah dari gerakannya yang
dilakukan dengan baik dalam arti:
-
Tepat
apa yang diberikan atau dilakukan benar mengenai apa yang dibutuhkan.
-
Cepat
pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cepat.
-
Mudah,
masyarakat memperoleh apa yang diinginkan itu dengan biaya yang murah.
Manullang (1998 : 28 ) mengatakan bahwa masyarakat
senantiasa menginginkan agar pelayanan oleh pemerintah beserta administrasi
negaranya itu dilakukan dengan baik dalam arti:
1.
Tepat
apa yang diberikan atau dilakukan benar mengenai apa yang dibutuhkan;
2.
Cepat,
pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cepat;
3.
Murah,
masyarakat memperoleh apa yang diinginkan itu dengan biaya yang murah;
4.
Ramah,
pelayanan atau hubungan antara pejabat dengan masyarakat dilakukan dengan sopan
santun dan bersahabat.
Demikian pula yang dikatakan Moenir (1998 : 41)
bahwa berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah perwujudan
pelayanan yang didambakan oleh pihak masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan
yang baik dan memuaskan adalah sebagai berikut :
1.
Adanya
kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti
tanpa hambatan yang kadangkala dibuat-buat.
2.
Memperoleh
pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sendirian atau untaian lain semacam itu
yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu baik alasan dinas maupun alasan
kesejahteraan.
3.
Mendapatkan
perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan
tidak pandang bulu. Artinya kalau memang untuk pengurusan permohonan (layanan)
itu harus antri secara tertib, hendaknya semua diwajibkan antri baik antri
secara fisik maupun antri masalahnya.
4.
Pelayanan
yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah
yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga tidak menunggu
terus terhadap sesuatu yang tidak menentu.
Dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa pelayanan umum dapat disebut berdaya guna dan berhasil
guna apabila masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diterimanya. Tolak
ukurnya adalah ada atau tidak adanya keluhan dari masyarakat menyangkut
pelayanan yang diberikan.
F.
Kerangka Pikir.
Pemanfaatan
teknologi komputer dapat diartikan sebagai fugsi teknologi komputer dalam
memudahkan pekerjaan Kantor sehingga apa yang kemudian dikerjakan dapat
berjalan dengan optimal.
Demikian pula halnya dengan pelayanan. Bahwa
pelayanan itu adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD dalam bentuk (penyediaan/pemberian)
barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan ketentuan standar pelayanan.
Dari uraian beberapa konsep dari para ahli
tersebut diatas, maka dengan demikian kerangka pikir digambarkan sebagai
berikut;
Gambar; 1 Kerangka Pikir
|
|
|
1.
Memudahkan
Pekerjaan
2.
Menjamin
keakuratan data
3.
Meningkatkan
Produktivitas Kerja
4.
Menciptakan efisiensi Kerja
5.
Meningkatkan
Evektivitas Kerja
|
|
|
Hartono (1999)
|
BAB III
METODE PENELITIAN
A.
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan, Kab. Muna dengan objek penelitian adalah Pemanfaatan Teknologi Komputer Dalam Menunjang Pengelolaan Administrasi Pelayanan Publik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui
Pemanfaatan
Teknologi Komputer dalam Menunjang Pengelolaan Administrasi Pelayanan Publik dan apa
saja yang menunjang penggunaan teknologi komputer pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan Kab. Muna.
B. Populasi
Dan Sampel
1. Populasi
Untuk
mendapatkan informasi atau data, perlu dibentuk kelompok sasaran yang lazim
disebut dengan populasi. Populasi Dalam
penelitian ini adalah
seluruh masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan pada Kantor Camat Tiiworo Kepulauan Kab.
Muna selama 4 bulan terakhir (2013) yang berjumlah 86 orang
2. Sampel
Adapun tehnik penarikan
sampel ditetapkan secara purposive sampling, yaitu secara sengaja menetapkan
sebanyak 43 orang, dengan pertimbangan sifat pelayanan yang diberikan pada
dasarnya sama. Untuk melengkapi kajian ini ditetapkan pula informan sebagai
berikut yaitu Sekretaris Camat dan operator komputer.
C. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif
untuk mendapatkan gambaran yang jelas berdasarkan kenyataan dengan melalui
fakta dengan jalan mengajukan serta mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang
ada relevansinya dengan materi yang dibahas.
Untuk hal tersebut penulis melakukan penelitian
untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada dua tempat yaitu :
a. Library Riset (penelitian
kepustakaan), yaitu mengambil data dan memahaminya melalui sejumlah literatur,
karya tulis, serta aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk dengan materi pembahasan
proposal ini.
b. Filed Riset (penelitian lapang), untuk mendapatkan data yang
valid yaitu dengan mengadakan
penelitian lapang pada obyek tertentu,baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam hal ini Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab.
Muna
D. Tehnik Analisi Data
Teknik analisa data yang digunakan
adalah analisa kualitatif yaitu yang menguraiakan serta menginterpretasikan
data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan dan
menggambarkan variabel penelitian secara mendalam dan mendetail dengan tujuan
yang telah dirumuskan. Data dari penyebaran kuesioner dianalisa melalui tabel distribusi frekwensi dan
dianalisa menurut keterangan responden. Sedangkan data dari hasil wawancara
akan diuraikan dengan masing-masing tokoh yang dijadikan key informan.
E. Definisi
Oprasional
Variabel penelitian ini adalah peranan, komputer, dan
administrasi kearsipan
1. Peranan Komputer adalah merupakan suatu fungsi atau tugas yang diharapkan dari seseorang atau organisasi di
dalam suatu pekerjaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya dengan menggunakan teknologi
komputer. Adapun aspek-aspeknya sebagai berikut:
1. Memudahkan Pekerjaan
2. Menjamin keakuratan data
3. Meningkatkan Produktivitas
Kerja
4. Menciptakan efisiensi Kerja
5. Meningkatkan Evektivitas
Kerja
2. Administrasi diartikan secara sempit yaitu
proses atau kegiatan surat-menyurat, ketik-mengetik dan yang bersifat ketatausahaan
dan dikaitkan dengan pelayanan publik maka memiliki aspek-aspek sebagai
berikut:
1. Kesederhanaan pelayanan,
indikator ; prosedur/tata cara pelayanan yang secara mudah, tidak
berbeli-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
2. Keterbukaan pelayanan, indikator
; tata cara pelayanan sesuai rincian biaya/tarif, terbuka dan mudah diketahui
besaran biaya pelayanan
3. Keadilan dalam pelayanan,
indikator ; adanya perlakuan yang sama tentang biaya pelayanan tanpa melihat
siapa yang dilayani
4. Ketepatan waktu pelayanan,
indikator ; ketepatan serta kecepatan menyelesaikan pelayanan sesuai kurung
waktu yang telah ditentukan.
Untuk mengukur tingkat
efektivitas kerja pelayanan berdasarkan skors sebagaimana yang dikemukakan oleh
Siagian (1995 : 41 ) yaitu; untuk skors jawaban responden sebagai berikut :
Nilai skor Kategori
83-100 Efektivitas
Tinggi
59-82 Efektivitas
Sedang
35-58 Evektivitas
Rendah
F. Operasionalisasi Variabel
|
No
|
Variabel
|
Dimensi
|
Indikator
|
|
1.
|
Pemanfaatan Teknologi Komputer (X)
|
a. Memudahkan Pekerjaan
|
§
Kecepatan
dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan
|
|
b.
Menjamin
keakuratan data
|
§
Kepastian
dan kebenaran suatu data
|
||
|
c.
Meningkatkan
Produktivitas Kerja
|
§
Peningkatan
hasil kerja pegawai
|
||
|
d. Menciptakan
efisiensi Kerja
|
§
Pencapaian
tujuan dengan tepat waktu dengan biaya yang minimal
|
||
|
e.
Meningkatkan
Evektivitas Kerja
|
§
Peningkatan
target (kuantitas, kualitas, waktu) yang telah dicapai.
|
||
|
2.
|
Administrasi Pelayanan publik (Y)
|
a.
Kesederhanaan
pelayanan
|
§ prosedur/tata cara pelayanan yang secara mudah,
tidak berbeli-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
|
|
b.
Keterbukaan
pelayanan
|
§ tata cara pelayanan sesuai rincian biaya/tarif,
terbuka dan mudah diketahui besaran biaya pelayanan
|
||
|
c.
Keadilan
dalam pelayanan
|
§
adanya
perlakuan yang sama tentang biaya pelayanan tanpa melihat siapa yang dilayani
|
||
|
d.
Ketepatan
waktu pelayanan
|
§
ketepatan
serta kecepatan menyelesaikan pelayanan sesuai kurung waktu yang telah
ditentukan.
|
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Tiworo Kepulauan
Kecamatan Tiworo Kepulauan adalah salah satu wilayah yang berada dalam
lingkup Kabupaten Muna. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 77,90 Km2.
Kecamatan Tiworo terdiri dari 2 Kelurahan dan 7 desa, 19 Rukun Warga(RW) dan 37
Rukun Tetangga (RT). Sejak terbentuknya Kecamatan ini telah dipimpin oleh
beberapa Camat diantaranya yakni :
1.
Abdul
Hamid 1963-1969
2.
Sleman
Palangkeng 1969-1975
3.
Saenong
1975-1980
4.
La
Diman 1980-1994
5.
Drs. La
Bunga Baka 1994-1998
6. Drs. La Ode Faidi Tanda 1998-2002
7. Drs. La Ndamu 2002-2004
8. Drs. La Ode Arman 2004-2005
9. Drs. Amiruddin 2005-2006
10. Amsir Ansi, SE 2006- 2008
11. La Uluha, BA 2008-2009
12. Drs. Alimudin Sila 2009-2010
13. Drs. La Ode Tibolo 2010
14. Silmin Impalasi 2010-2011
15. La Gandi SH 2011- 2012
16. Amran Capayani 2012-2013
17. La Ode Agus Saleh, SE 2013 Sampai
Sekarang
a.
Kondisi Geografis
Kecamatan Tiworo Kepulauan merupakan salah satu
dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Muna. Wilayah ini menempati Barat Laut
daratan Pulau Muna dan pulau-pulau kecil lainya dikawasan tersebut. Kambara
sebagai ibukota Kecamatan Tiworo Kepulauan berjarak 45 Km dari Kota Raha. Adapun batas-batas wilayah dari Kecamatan Tiworo
Kepulauan adalah sebagai berikut :
a.
Sebelah Utara berbatasan
dengan Selat Tiworo dan Kecamatan Sawerigadi
b.
Sebelah Selatan berbatasan
dengan Kecamatan Maginti dan Kecamatan Lawa.
c.
Sebelah Timur berbatasan
dengan Kecamatan Sawerigadi
d.
Sebelah Barat berbatasan
dengan Kecamatan Tiworo Tengah.
Wilayah Kecamatan Tiworo Kepulauan memiliki luas
77,90 Km2. Luas menurut Desa/kelurahan sangat beragam, Kelurahan
Tiworo merupakan wilayah yang paling luas, kemudian menyusul Desa Waturempe,
Desa Lasama, Desa Wandoke, Desa Katela, Kelurahan Waumere, Desa Wulanga Jaya,
Desa Sidomakmur dan Desa Laworo. Secara rinci, luas masing-masing Desa/ Kelurahan
dapat dilihat pada tabel 1:
Tabel 1.
Luas wilayah Kecamatan
Tiworo Kepulauan menurut Desa/Kelurahan
|
|
|
Luas
|
Presentase
|
|
No
|
Desa/ Kelurahan
|
|
|
|
|
|
(Km²)
|
(%)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Sido Makmur
|
5,50
|
7,06
|
|
2
|
Wulanga jaya
|
5,83
|
7,48
|
|
3
|
Wandoke
|
10,50
|
13,48
|
|
4
|
Tiworo
|
18,00
|
23,11
|
|
5
|
Laworo
|
3,25
|
4,17
|
|
6
|
Waturempe
|
10,63
|
13,65
|
|
7
|
Waumere
|
6,10
|
7,83
|
|
8
|
Lasama
|
10,55
|
13,54
|
|
9
|
Katela
|
7,54
|
9,68
|
|
|
Jumlah
|
77,90
|
100,00
|
Sumber : Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna 2014
Berdasarkan tebel 1. menunjukkan bahwa Kelurahan Tiworo memiliki luas
yang lebih dominan dibanding dengan beberapa Desa lainnya yang berada
dilingkup Tiworo Kepulauan dengan luas wilayah yakni 18,00 atau 23,11 %
dari luas keseluruhan wilayah Kecamatan Tiworo Kepulauan.
b.
Kondisi Demografi
Kecamatan Tiworo Kepulauan terdiri dari 2 Kelurahan, dan 7 Desa, dengan
jumlah penduduk sebanyak 6648 jiwa. Untuk lebih jelasnya tentang rincian
persebaran penduduknya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.
Jumlah Penduduk Kecamatan Tiworo Kepulauan
|
|
|
|
P e n d u d
u k
|
|
|
||
|
No
|
Desa/ Kelurahan
|
Laki-Laki
|
%
|
Perempuan
|
%
|
Jiwa
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Sido Makmur
|
357
|
11,00
|
342
|
10,06
|
699
|
10,51
|
|
2
|
Wulanga jaya
|
442
|
13,61
|
403
|
11,85
|
845
|
12,71
|
|
3
|
Wandoke
|
310
|
9,54
|
342
|
10,06
|
652
|
9,81
|
|
4
|
Tiworo
|
447
|
13,76
|
535
|
15,73
|
982
|
14,77
|
|
5
|
Laworo
|
268
|
8,25
|
261
|
7,68
|
529
|
7,96
|
|
6
|
Waturempe
|
201
|
6,19
|
201
|
6,00
|
405
|
6,10
|
|
7
|
Waumere
|
423
|
13,02
|
423
|
12,12
|
835
|
12,56
|
|
8
|
Lasama
|
360
|
11,08
|
360
|
11,65
|
756
|
11,37
|
|
9
|
Katela
|
440
|
13,55
|
440
|
14,85
|
945
|
14,21
|
|
|
Jumlah
|
3.248
|
100
|
3400
|
100
|
6.648
|
100
|
Sumber : Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab.
Muna 2014
Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa
jumlah penduduk di Kecamatan Tiworo Kepulauan sebanyak 6.648 jiwa yang tersebar
di 2 Kelurahan dan 7 Desa, Dimana Desa Sido Makmur Terdiri dari 11,00%
laki-laki dan 10,06% perempuan atau sekitar 10,51% jiwa, Desa Wulanga Jaya
Terdiri dari 13,61% laki-laki dan 11,85% perempuan atau sekitar 12,71% jiwa,
Desa Wandoke terdiri dari 9,54% laki-laki dan 10,06% perempuan atau sekitar 9,81%
jiwa, Kelurahan Tiworo terdiri dari 13,76% Laki-laki dan 15,73% Perempuan atau
sekitar 14,77% jiwa, Desa Laworo terdiri dari 8,25% Laki-laki dan 7,68%
Perempuan atau sekitar 7,96% jiwa, Desa Waturempe terdiri dari 6,19% Laki-laki
dan 6,00% Perempuan atau sekitar 6,10% jiwa, Kelurahan Waumere terdiri dari
13,02% Laki-laki dan 12,12% Perempuan atau sekitar 12,56% jiwa, Desa Lasama
terdiri dari 11,08% Laki-laki dan 11,65% Perempuan atau sekitar 11,37% jiwa,
yang terakhir Desa Katela terdiri dari 13,55% laki-laki dan 14,85% perempuan
atau sekitar 14,21% jiwa. Sehingga berdasarkan pada tabel 2 maka jumlah
penduduk yang terbanyak pada Kecamatan Tiworo Kepulauan adalah Kelurahan Tiworo
yang berjumlah 14,77% dan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kelurahan
Waumere yang berjumlah 6,10%.
c.
Penggunaan Lahan
Pada umumnya penggunaan lahan di Kecamatan Tiworo Kepulauan sebagaian besar digunakan untuk bangunan dan
halaman sekitarnya, sawah dan tegal/kebun, empang, ladang dan perkebunan .
Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kecamatan Tiworo Kepulauan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.
Penggunaan lahan di Kecamatan Tiworo
Kepulauan
|
|
|
Luas Penggunaan Tanah (ha)
|
|
No
|
Penggunaan Tanah
|
2013
|
|
1
|
Tanah Sawah
|
1.373
|
|
2
|
Bangunan dan halaman sekitar
|
813
|
|
3
|
Tegal/Kebun
|
822
|
|
4
|
Ladang
|
920
|
|
5
|
Padang Rumput
|
100
|
|
6
|
Rawa Yang Tidak Ditanami
|
35
|
|
7
|
Tambak, Kolam/empang
|
9
|
|
8
|
Lahan yang sementara tidak
diusahakan
|
1000
|
|
9
|
Tanaman Kayu-kayuan
|
500
|
|
10
|
Hutan Negara
|
1.433
|
|
11
|
Perkebunan
|
400
|
|
12
|
Lain-lain
|
385
|
|
|
Jumlah
|
7.790
|
Sumber :
Kantor Tiworo Kepulauan 2013
Adapun penggunaan lahan di
Kecamatan Tiworo Kepulauan berdasarkan sumber data tahun 2013, berhubung data
tahun 2014 belum tersedia. Dari tabel
penggunaan lahan di Kecamatan Tiworo Kepulauan tahun 2013 dapat dilihat bahwa
sebagian besar penggunaan lahan di Kecamatan Tiworo Kepulauan didominasi oleh
hutan Negara sebesar 1.433 ha. (Tabel 3)
B. Profil Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan Kab. Muna
a. Keadaan Umum
Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan
adalah salah satu kantor yang berada pada lingkup hierarki pemerintah Kabupaten
Muna yang terletak dijalan S.goldaria. No 10 Kelurahan Tiworo dengan luas areal
kantor sebesar 7.828 M2. Kantor Kecamatan Tiworo
Kepulauan dikepalai oleh Seorang Camat dan dibantu oleh Seorang Sekretaris
Camat, 2 Sub Bagian dan 3 Kepala Seksi. Selanjutnya Kecamatan Tiworo Kepulauan
terbagi kedalam 9 pembagian wilayah Kelurahan/Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian
wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan
Tiworo Kepulauan dapat dilihat pada tabel 4 :
Tabel 4.
Pembagian wilayah Kelurahan Tiworo Kepulauan
|
|
|
J Jumlah
|
|
|
|
|
No
|
Desa/Kelurahan
|
Rukun Warga
|
|
Rukun Tetangga
|
|
|
|
|
|
RW
|
|
RT
|
|
1
|
Sido Makmur
|
2
|
|
7
|
|
|
2
|
Wulanga Jaya
|
2
|
|
7
|
|
|
3
|
Wandoke
|
|
2
|
|
2
|
|
4
|
Tiworo
|
|
2
|
|
2
|
|
5
|
Laworo
|
|
2
|
|
4
|
|
6
|
Waturempe
|
2
|
|
2
|
|
|
7
|
Waumere
|
|
2
|
|
4
|
|
8
|
Lasama
|
|
3
|
|
7
|
|
9
|
Katela
|
|
2
|
|
2
|
|
|
Jumlah
|
|
19
|
|
37
|
Sumber : Kantor
Tiworo Kepulauan 2014
Berdasarkan tebel 4 menunjukkan
bahwa Kecamatan Tiworo Kepulauan terdiri dari 2 Kelurahan dan 7 Desa. Yaitu Kelurahan Tiworo dengan 2
RW dan 2 RT, Kelurahan Waumere dengan 2 RW dan 4RT, , Desa Lasama dengan 3 RW
dan 7 RT, Desa Wulanga Jaya dengan 2 RW dan 7 RT, Desa Sido Makmur dengan 2 RW
dan 7 RT, Desa Waturempe dengan 2 RW dan 2 RT, Desa Wandoke dengan 2 RW dan 2
RT, Desa Laworo dengan 2 RW dan 4 RT, Desa Katela dengan 2 RW dan 2 RT.
b. Struktur
Organisasi
Organisasi dalam arti statis adalah wadah yang berupa struktur / bagan
organisasi tempat berkumpulnya orang-orang anggota yang melaksanakan tugas
dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan dalam arti Dinamis organisasi
merupakan suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan, pembatasan tugas dan
tanggung jawab serta wewenang, hubungan kerja, sehingga memungkinkan
orang-orang anggota dapat berinteraksi dalam pelaksanaan tugas secara efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.
Adapun struktur bagan organisasi kantor camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna
dapat dilihat pada Bagai I :.
Bagan I
STRUKTUR
ORGANISASI KANTOR
CAMAT TIWORO
KEPULAUAN
|
|
|
CAMAT
|
||||||||||||
|
TIWORO KEPULAUAN
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
KELOMPOK JABATAN
|
|
SEKCAM
|
||||||||||
|
FUNGSIONAL
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
KASUBAG
|
KASUBAG
|
||||||||||
|
|
KEPEGAWAIAN
|
PERENCANAAN
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
KASI
|
KASI
|
|||||||||||
|
PEMERINTAHAN
|
PEKBANG
|
|||||||||||
|
DAN
|
DAN
|
|||||||||||
|
PELAYANAN MASYARAKAT
|
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
|
|||||||||||
a.
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas
pokok dan fungsi pegawai kantor kecamatan Tiworo Kepulauan berdasarkan PERDA
Kabupaten Muna yakni :
1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh pemerintah daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah. Camat sebagaimana yang dimaksud juga menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan meliputi :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.
d. Mengkoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum.
e. Mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan ditingkat kecamatan.
f. Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah kelurahan.
2. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada didalam dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan administrasi
kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud maka sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas
penyelenggaraan tugas urusan kecamatan dan kelurahan serta administrasi.
b. Penyusunan rencana program tahunanan kecamatan dan kelurahan.
c. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi kecamatan
yang meliputi Tata Usaha Umum dan Kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepala-kepala seksi.
e. Perencanaan pengadaan kabutuhan barang inventaris dan
pemeliharaannya.
f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan urusan
kecamatan dan pengelolaan administrasi Kecamatan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagaian tugas sekretaris yang meliputi ; melaksanakan sebagaian
tugas sekretariat di Sub bagian administrasi umum dan kepegawaian. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis di sub bagian administrasi
umum dan kepegawaian kecamatan dan kelurahan.
b. Penyusunan kegiatan operasional penyelenggaraan administrasi
kecamatan.
c. Pelaksanaan pembinaan pengisian dan pemeliharaan buku
administrasi kecamatan.
d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, mengetik, penggandaan dan tata
kearsipan.
e. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup
Kantor Kecamatan.
f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
g. Pelaksanaan urusan keprotokolan.
h. Pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor.
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Kecamatan.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuagan Mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas bagaian sekretaris yang meliputi ;
melaksanakan tugas sekretariat dalam menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan kegiatan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Sub
Bagian perencanaan keuangan dan pelaporan.
b. Perencanaan keuangan dari masing-masing seksi serta membuat
laporan tentang penyelenggraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
c. Penyediaan dan pemeliharaan data dan informasi kecamatan dan
kelurahan.
d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaporan.
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggraan kegiatan
dibidang perencanaan keuangan dan pelaporan.
5. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada didalam dan bertanggung jawab kepada Camat.
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelanggrakan tugas sebagaimana
dimaksud maka seksi Pemeritahan dan Pelayanan Masyarakat Menyelanggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas
penyelenggaraan tugas urusan kecamatan.
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
kecamatan.
c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggraan
administrasi kependudukan, catatan sipil dan keagrariaan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring.
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggraan
pemerintahan di kecamatan.
6. Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada didalam dan bertanggung jawab
kepada Camat. Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan
evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk
menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksud maka Seksi Pelaksanaan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuk taknis pelaksanaan tugas Seksi
Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
b. Penyusunan rencana program kegiatan operasional penyelanggaraan
Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
c. Pengumpulan dan pemeliharaan data potensi wilayah Kecamatan.
d. Penyusunan pedoman pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi
kerakyatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring.
f. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan tugas
Seksi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada didalam dan bertanggung jawab kepada Camat.
Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu
Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan evaluasi dan pelaporan urusan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud maka, Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum
menyelenggarakan fungsi :
a. Pengumpulan bahan dan petunjuuk teknis pelaksanaan tugas Seksi
Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum
b. Penyusunan rencana dan program kegiatan operasional
penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum.
c. Penyusunan pedoman pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi
kerakyatan dan pemberadayaan kesejahteraan keluarga dan Keamanan dan Ketertiban
Umum di lingkup Kecamatan.
d. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring.
e. Pembuatan laporan secara berkala tentang penyelenggaraan tugas
Seksi Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketertiban Umum.
b.
Keadaan sarana dan prasarana kerja
Dalam hal ini yang dimaksud sarana dan prasarana kerja adalah segala
sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang harus ada atau diadakan
dalam organisasi dan dipakai secara langsung maupun tidak langsung dalam
menghasilkan sesuatu produk dalam organisasi. Alat fisik misalnya berbagai
mesin dan perlengkapan kantor, sedangkan non fisik misalnya pola standar,
prosedur, pengetahuan, dan pengalaman juga mempunyai peran strategis dalam
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
Keadaan mengenai sarana dan prsarana fisik dan non fisik dalam
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 5.
Keadaan sarana dan prasarana
Kantor Kecamatan Tiworo
Kepulauan Kab. Muna.
|
No
|
Sarana dan Prasarana
|
Jumlah
|
Keadaan
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
Mobil dinas
Motor dinas
Mesin pemotong
rumput
Komputer
Meja rapat
Kursi tamu
Kursi plastik
Wireless (Alat pengeras suara)
Air Conditioner (Alat pendingin ruagan)
Almari arsip
Meja biro
Meja kerja
Gedung kantor
Aula (Aula
Teporombu)
|
1 Buah
3 Buah
1 Buah
4 Buah
1 Set
1 Set
115 Buah
1 Buah
3 Buah
5 Buah
5 Buah
1 Buah
1 Unit
1 Unit
|
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
|
|
Jumlah
|
143 Unit/Set/Buah
|
100 % baik
|
|
Sumber :
Kantor Camat Tiworo Kepulauan Tahun 2014
Keadaan sarana dan prasarana yang tersedia pada kantor Kecamatan Tiworo
Kepulauan dapat dinilai cukup memadai dan berkondisi baik dalam menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor terutama yang bersifat administratif.
Seperti dengan telah tersedianya mobil dan motor dinas sehingga dapat
mengefektifkan kegiatan Kantor begitupun dengan telah tersedianya 4 buah
komputer serta gedung kantor yang sangat menunjang dalam proses
kegiatan-kegiatan Kantor.
C. Karakteristik
Responden dan Informan penelitian
Pembahasan tentang karakteristik
responden maupun informan penelitian ini dimaksudkan agar dapat dijadikan
sebagai landasan asumsi-asumsi dalam menganalisis variable-variabel penelitian.
Dimana pembahasan tentang karakteristik responden ini mencakup tingkat
pendidikan, Golongan, Umur.. Dengan kata
lain penjelasan mengenai karakteristik responden ini sekaligus sebagai
penjelasan kondisi para pegawai negeri sipil Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan
Kab. Muna. Data selengkapnya mengenai
karakteristik responden tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut
:
a.
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan pegawai negeri sipil
berhubungan erat dengan kemampuan para pegawai dalam hal melakukan tugas dan
tanggung-jawabnya. Asumsi dasar sementara yang dapat dipergunakan adalah
semakin tinggi pendidikan seorang pegawai maka semakin taat dan loyal terhadap
peraturan yang kemudian berdampak baik terhadap tingkat kedisiplinannya.
Demikian pula semakin tinggi pendidikannya, pegawai dapat dipastikan memiliki
pemahaman dan kemampuan melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Adapun tingkat pendidikannya Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan dapat dilihat pada tabel 6 :
Tabel 6.
Data karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat
Pendidikannya
|
No.
|
Tingkat Pendidikan
|
Jumlah
|
Presentase (%)
|
|
1
2
3
4
|
SMA/Sederajad
Diploma (D III)
Sarjana (S1)
Magister (S2)
|
8 Orang
2 Orang
6 Orang
1 Orang
|
47,06
11,76
35,29
5,88
|
|
Jumlah
|
17 Orang
|
100
|
|
Sumber data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan
2014.
Berdasarkan dari data pada tabel 6
dapat dideskripsikan bahwa pada umumnya responden berpendidikan sampai
perguruan tinggi yaitu setingkat diploma (D III) sejumlah 2 orang atau sebesar
11,76 persen, setingkat sarjana (S1) sejumlah 6 orang atau sebesar 35,29 persen
dan setingkat Magister (S2) yakni 1 orang
atau sebesar 5,88 persen. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa dari segi tingkat pendidikan, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Kecamatan Tiworo Kepulauan Kab. Muna dapat dikategorikan cukup Tinggi.
Namun demikian, dari data tersebut
dapat dilihat bahwa pegawai yang berpendidikan rendah (SMA sederajat) secara
kuantitas jumlahnya cukup signifikan yakni sejumlah 8 orang atau sebesar 47,06
persen. Keadaan ini tentu akan memberikan dampak terhadap rendahnya pemahaman
pegawai terutama dalam mengoperasikan teknologi komputer dalam menunjang
pengelolaan administrasi pelayanan publik di kantor kecamatan
baruga. Oleh
karena itu diperlukan upaya-upaya peningkatan pelatihan bagi pegawai.
b.
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan golongan/
Kepangkatan.
Golongan atau tingkat kepangkatan
pegawai pada dasarnya disesuaikan dengan tingkat pendidikan sekaligus menjadi
kriteria dalam penempatan pegawai pada posisi atau jabatan-jabatan
tertentu. Sebagaimana pada aspek
pendidikan, asumsi dasar sementara yang dapat dapat diajukan bahwa motivasi
kerja dan kemampuan administrasi pegawai sangat ditentukan oleh golongan dan
kepangkatannya.
Mengenai tingkat pendidikannya Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor kecamatan Tiworo Kepulauan dapat
dilihat pada tabel 7:
Tabel 7.
Komposisi pegawai
menurut pangkat/golongan pada Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan Kab. Muna
|
No
|
Pangkat/Golongan
|
Jumlah
|
Persentase (%)
|
|
1
2
|
Golongan III
Golongan II
|
12 Orang
5 Orang
|
70,59 %
29,41 %
|
|
Jumlah
|
17 Orang
|
100 %
|
|
Sumber data : Sub. Bagian Umum
dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan, 2014
Berdasarkan data pada tabel 7 dapat
dideskripsikan bahwa pada umumnya responden berada pada tingkat kepangkatan
golongan III yakni sejumlah 12 orang atau sebesar 79,59 persen. Kenyataan ini
memberikan indikasi bahwa dari segi golongan, Pegawai Negeri Sipil pada
Kecamatan Tiworo Kepulauan Kab. Muna dapat dikategorikan berada pada tingkat
kepangkatan yang cukup Tinggi.
c.
Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Tugas
Masa tugas pegawai memiliki hubungan
yang sangat erat dengan pengalaman dalam bekerja dan melakukan tindakan
administrasi. Asumsi dasar sementara yang dapat dipergunakan adalah semakin
lama masa tugas pegawai semakin berpengalaman, begitu pula sebaliknya. Mengenai
masa tugas Pegawai Negeri Sipil pada kantor kecamatan Tiworo Kepulauan dapat dilihat pada tabel 8: Berdasarkan data
pada Tabel 8 dapat dideskripsikan bahwa pada umumnya responden masa kerja
pegawai berada pada kisaran 6 - 10 tahun yakni 4 orang atau sebesar 23,53
persen, 11 - 15 tahun 4 orang atau sebesar 23,53 persen, 16 - 20 tahun 1 orang
atau sebesar 5,88 dan 26 tahun-keatas
yakni sejumlah 5 orang atau sebesar 29,41 persen. Kenyataan ini memberikan
indikasi bahwa dari segi masa tugas, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan
Tiworo Kepulauan dapat dikatakan pada umumnya memiliki masa kerja atau
pengalaman kerja yang cukup memadai.
Tabel 8.
Data karakteristik Responden Berdasarkan Masa
Tugasnya
|
No
|
Masa Tugas (tahun)
|
Jumlah
|
Presentase (%)
|
|
1
2
3
4
5
|
0 – 5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
26 – keatas
|
3 Orang
4 Orang
4 Orang
1 Orang
5 Orang
|
17,65
23,53
23,53
5,88
29,41
|
|
Jumlah
|
17 Orang
|
100
|
|
Sumber data : Sub.
Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Tiworo Kepulauan, 2014
Berdasarkan dari data tersebut dapat
dilihat bahwa pegawai yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun atau 0 – 5
tahun yakni sejumlah 3 orang atau sebesar 17,65 persen yang mana jumlahnya
sangat kecil dari total jumlah pegawai yang mencapai 17 orang. Keadaan ini
tentu akan memberikan dampak terhadap pegawai ini untuk belajar dan mencari
pengalaman kerja kepada pegawai yang lebih senior atau pegawai yang memiliki
pengalaman kerja lebih tinggi darinya.
D.
Hasil Penelitian
a.
Pemanfaatan Teknologi Komputer
Pemanfaatan teknologi komputer yang dimaksudkan dalam penelitian ini
adalah merupakan suatu fungsi dari teknologi komputer yang kemudian dapat
memudahkan proses administrasi pelayanan publik pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan Kab. Muna.
Deskripsi mengenai pemanfaatan teknologi komputer ini
dijabarkan sesuai acuan pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan pada tanggal 3 Maret 2014 dengan informan penelitian pada waktu
dan tempat yang terpisah. Selanjutnya
hasil penelitian yang diperoleh dilapangan akan diuraikan menggunakan pendapat
dari Hartono (1999) bahwa unsur-unsur dari pemanfaatan teknologi komputer terdapat 5 aspek yaitu:
1. Memudahkan Pekerjaan
Adapun memudahkan pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
bagaimana peran teknologi komputer untuk mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan kantor terutama dalam proses
Administrasi pelayanan publik pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan, sehingga
pekerjaan Kantor yang dikerjakan dapat selesai tepat pada waktunya.
Mengingat kemampuan komputer yang sangat banyak sehingga dapat
memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan misalnya :
1). Kecepatannya yang tinggi
dalam melakukan pengolahan data.
Kemampuan komputer yang
paling dirasakan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi
dasar, seperti perhitungan, dalam waktu yang sangat cepat yaitu dalam satuan milli second, micro second,
bahkan pico second (triliun operasi
perdetik).
2). Ketepatan dan ketelitian
hasil yang diperoleh komputer karena tidak mempunyai mental dan tidak mengenal
lelah, sehingga komputer tidak akan mengalami kesalahan, apabila dibandingkan
dengan manusia jika lelah, maka mentalnya akan luluh yang akan berakibat cenderung untuk berbuat kesalahan.
3). Memiliki tempat penyimpanan
data yang besar, sehingga dapat menyimpan dan memproses informasi yang cukup
besar.
Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka menurut hasil wawancara
penulis dengan salah seorang informan mengatakan bahwa;
“Pemanfaatan teknologi komputer dalam hal ini untuk
memudahkan pekerjaan Kantor pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna
menurut kami belum berjalan dengan optimal hal itu dikarenakan banyaknya perangkat keras komputer di kantor tersebut yang sudah rusak atau tidak layak pakai lagi untuk
mengeloleh data, sehingga memperhambat kerja operator tersebut.
(wawancara, 4 Maret 2014)
Demikian pula pernyataan salah seorang informan kepada penulis
menyatakan bahwa;
“Kami bisa saja melaksanakan pekerjaan
Kantor sesuai batas waktu yang telah diberikan hanya kendala yang biasa kami
dapatkan yaitu terbatasnya sarana prasarana kantor salah satunya adalah
perangkat komputer sehingga masih banyak data dan informasi yang berbentuk arsip
yang belum sempat di simpan dalam komputer hal itu menyebabkan penyelesaian pekerjaan kantor
menjadi terhambat.(wawancara, 4 Maret 2014)
Berdasarkan informasi yang telah dikatakan oleh dua informan tersebut
di atas secara deskriktif dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi komputer dalam memudahkan pekerjaan Kantor pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Belum
Terlaksana dengan baik hal itu dikarenakan perangkat keras komputer
sudah tidak layak pakai sehingga
banyaknya data dan informasi yang berbentuk arsip yang belum sempat disimpan
dalam komputer.
2. Menjamin Keakuratan Data
Menjamin keakuratan data yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana teknologi komputer dalam
mengolah dan menghasilkan suatu data yang benar-benar valid serta tidak
memiliki kesalahan-kesalahan dalam menghasilkan suatu informasi, karena pada
saat data yang dihasilkan salah maka akan berefek pada hasil pekerjaan.
Perlu disadari pula
bahwa teknologi komputer akan dapat mengolah data
menjadi suatu informasi serta diakui keakuratannya dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi
pelayanan publik apabila ditunjang dengan kemampuan operator yang
mengoperasikan
komputer serta perangkat komputer yang memiliki amplikasi data yang lebih moderen.
Adapun tehnik pengolahan data pada komputer dikelompokkan menjadi 2
kelompok besar yaitu:
·
Sistem Batch
(Jangka Panjang)
Sistem Batch mengatur transaksi ke dalam kelompok-kelompok pemrosesan.
Dalam pendekatan ini, selalu terdapat jeda waktu (time lag) antara titik
timbulnya suatu peristiwa ekonomi dan titik dimana peristiwa itu direfleksikan
dalam akun-akun perusahaan. Panjangnya jeda waktu tersebut bergantung pada
frekuensi pemrosesan batch. Jeda waktu dapat berkisar antara menit ke minggu.
Pemrosesan gaji adalah sebuah contoh dari tipikal sistem batch.
Peristiwa-peristiwa ekonomi aplikasi,tenaga kerja, muncul secara terus menerus
selam periode pembayaran. Pada akhir periode, pembayaran cek disiapkan
bersama-sama sebagai sebuah batch.
·
Sistem Real-Time
(Jangka Pendek)
Sistem real-time memproses transaksi secara individual pada saat
peristiwa ekonomi muncul. Karena record tidak dikumpulkan batches, tidak
terdapat jeda waktu antara munculnya peristiwa ekonomi dan pencatatannya. Salah
satu contoh dari pemrosesan real-time adalah sistem pemesanan pesawat terbang,
yang memproses permintaan jasa dari satu calon penumpang pada saat ia menunggu.
Oleh karena itu sehubungan dengan konsep operasional diatas diperoleh
keterangan dari salah seorang informan bahwa;
“Memang dengan penggunaan
teknologi komputer dalam mengolah data pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna dapat meminimalkan
kesalahan yang terjadi dibanding dengan menggunakan perhitungan secara manual
tapi kembali lagi data yang akan diolah benar-benar harus valid sehingga hasil
yang akan didapatkan juga benar-benar akurat. Dan mengenai dengan tehnik
mengolah data kami hanya menggunakan cara yang sederhana berhubung dengan
keterbatasan fasilitas
kami dalam mengoperasikan komputer. (wawancara, 4 Maret 2014)
Berdasarkan hasil wawancara
tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tehnik pengolahan data yang
digunakan pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna masih bersifat
sederhana hal itu dikarenakan
keterbatasan fasilitas operator komputer mengenai teknologi komputer. Tapi meski demikian
penggunaan komputer dalam menjamin keakuratan data disepakati oleh pegawai pada
Kantor Camat Tiworo Kepulauan.
3. Meningkatkan Produktivitas
Kerja
Meningkatkan produktivitas
kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana para pegawai pada
Kantor camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna dapat meningkatkan hasil kerjanya
terutama pelayanan terhadap masyarakat serta menciptakan terobosan-terobosan
baru dengan penggunaan teknologi komputer.
Sebagaimana telah disebutkan
bahwa dengan adanya teknologi komputer maka dapat memudahkan pekerjaan,
mempercepat pekerjaan serta meminimalkan kesalahan pada pekerjaan sehingga para
pegawai dapat lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaan serta meningkatkan
hasil kerjanya.
Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka menurut hasil wawancara
penulis dengan salah seorang informan mengatakan bahwa;
“Dengan penggunaan teknologi
komputer memang dapat mempercepat sekaligus mempermudah pekerjaan tapi karena
itu biasanya pelaksanaan pekerjaan baru kami laksanakan pada saat mendekati
batas waktu yang diberikan karena berpikir dengan adanya teknologi komputer
maka semuanya akan terselesaikan tepat pada waktunya.(wawancara 4, Maret 2014).
Hal senada dikatakan salah
seorang informan mengatakan bahwa:
“Dengan adanya teknologi komputer
pekerjaan menjadi lebih mudah jadi dikerjakan kapan pun akan bisa cepat
terselesaikan berbeda jika menggunakan mesin ketik yang terkesan lamban apalagi
jika mengalami kesalahan maka harus mengulang dari awal lagi.(Wawancara 4, Maret 2014)
Apabila memperhatikan hasil wawancara dua informan diatas maka dapat
disimpulkan bahwa peranan teknologi komputer dalam meningkatkan produktivitas
pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan belum berjalan secara optimal hal itu
dikarenakan karna kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi komputer sehingga
para pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan terkesan lebih santai dalam
menyelesaikan pekerjaannya.
4. Menciptakan Efisiensi Kerja
Adapun menciptakan evisiensi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah menyangkut peran teknologi komputer dalam pencapaian tujuan secara tepat
atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif suatu
kegiatan tertentu untuk meningkatkan mutu kerja pegawai.
Selain itu dengan penggunaan teknologi komputer maka akan menghasilkan
cara sistem yang efisien, sehingga proses penyelesaian tugas berlangsung tepat
waktu dan dengan demikian tidak diperlukan kerja lembur dengan segala
implikasinya, terutama meminimalkan biaya yang akan digunakan.
Demikian pula yang dikatakan informan kepada penulis mengatakan bahwa;
“Memang dengan adanya penggunaan
teknologi komputer pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Dapat menciptakan
evisiensi kerja hal itu dikarenakan pekerjaan menjadi lebih mudah untuk
dikerjakan sehingga tidak diperlukan lagi kerja lembur serta meminimalkan biaya
yang digunakan dibanding dengan menggunakan mesin ketik yang terkesan lamban
terlebih lagi jika terjadi kesalahan maka harus mengulang lagi yang tentu saja
menyebabkan penambahan biaya yang akan dikeluarkan. (wawancara 5, Maret 2014).
Dari jawaban informan diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi komputer dalam meningkatkan eveisiensi pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan sudah berjalan dengan baik, dengan menggunakan teknologi komputer untuk mempercepat serta
meminimalkan biaya yang akan digunakan sehingga dapat mengevisienkan
pekerjaannya.
5. Meningkatkan Evektivitas
Kerja
Evektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai yang dimana target tersebut
sudah ditentukan terlebih dahulu. Atau pencapaian tujuan secara tepat atau
memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif.
Dari pengertian evektivitas diatas maka sangatlah perlu dilakukannya
peningkatan evektifitas sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dicapai sesuai
target yang telah ditentukan. Adapun Meningkatkan Evektivitas kerja yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah menyangkut pencapaian tujuan yang telah
ditargetkan dengan menggunakan teknologi komputer pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan.
Pemanfaatan teknologi komputer dalam pengaruhnya terhadap peningkatan efektifitas
waktu kerja yaitu karena dengan Penggunaan teknologi komputer maka akan
memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan karena teknologi komputer mampu
menyimpan data dan memunculkannya kembali di saat diperlukan. Selain itu
adanya penyediaan suatu sistem informasi
yang cepat, tepat dan akurat. Sehingga dengan adanya informasi yang cepat,
tepat dan akurat maka akan mempermudah dalam pencapaian tujuan terhadap sasaran
yang telah ditargetkan.
Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka menurut hasil wawancara
penulis dengan salah satu informan mengatakan bahwa;
“Dengan penggunaan teknologi komputer memang
memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan evektivitas kerja pada
Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna karena kemampuan komputer yang sangat
cepat dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan serta keakuratan data yang
dihasilkan oleh komputer tapi kembali lagi setiap informasi yang dihasilkan
oleh komputer mesti harus diperiksa kembali karena mencegah terjadinya
kesalahan yang dihasilkan oleh komputer.(wawancara 5, Maret 2014)
Apabila memperhatikan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan
bahwa peran teknologi komputer dalam peningkatan evektivitas kerja pada Kantor
Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna telah berjalan dengan baik hal itu dikarenakan
pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan telah memfungsikan Teknologi
komputer dengan baik sehingga dalam melaksanakan pekerjaanya sehingga
menimbulkan peningkatan evektivitas kerja pegawai Pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan Kab. Muna.
-
Adminstrasi Pelayanan Publik
Efektivitas pelayanan dapat diukur dengan seberapa baik pelayanan yang
telah diberikan sehingga pengguna pelayanan dapat terpuaskan dan pelayanan yang
diberikan pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan dapat dikatakan sudah berjalan
dengan baik hal itu dikarenakan proses pelayanan yang cukup mudah dimana
masing-masing loket mengenai jenis pelayanan telah tersedia sehingga warga yang
ingin berurusan dapat langsung dilayani sesuai dengan jenis pelayanan yang
dibutuhkannya. Adapun jenis-jenis pelayanan pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan
yaitu registrasi KTP dan Kartu Keluarga
(KK) yang tercantum dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2007 serta pelayanan perizinan
yang terdiri dari pengesahan KTP, Perizinan IMB, dan surat keterangan yang
tertuang pada PERDA Nomor 2 Tahun 2006 serta pembuatan akta tanah, hibah serta
jual beli. Adapun aspek efektivitas
pelayanan yang diberikan aparat pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna,
akan dikaji antara lain;
1. Kesederhanaan Dalam
Pemberian Pelayanan
Adapun yang dimaksud dengan kesederhanaan dalam pemberian layanan dalam
penelitian ini adalah apakah prosedur atau tata cara pelayanan yang
diselenggarakan oleh aparat pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan dalam melayani
para responden/masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan seperti surat
keterangan kependudukan, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta tanah, dan
lain sebaginya. Sudah melakukannya secara sederhana (mudah, lancar, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan) oleh para responden
dalam melakukan pengurusan tersebut.
Untuk melihat selengkapnya hasil tanggapan responden, apakah di dalam
melakukan pengurusan masyarakat sudah mendapatkan kemudahan atau kesederhanaan
dalam mendapatkan layanan yang diselenggarakan oleh aparat pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan Kab. Muna, dapat dilihat dalam table 9 berikut;
Tabel 9
Tanggapan Tentang Kesederhanaan Dalam
Memberikan Pelayanan Aparat Pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan
|
No
|
Tanggapan
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
2
3
|
Sangat
Sederhana
Kurang Sederhana
Tidak
Sederhana
|
36
7
0
|
83,73
16,27
0
|
|
Jumlah
|
43
|
100
|
|
Sumber : data primer
(diolah), 2014
Pada tabel 9 menggambarkan hasil penelitian bahwa mayoritas responden
penelitian atau terdapat 83,73 % yang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan
oleh aparat pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna sangat sederhana,
dalam arti bahwa prosedur ataupun cara pelayanan yang diberikan tidak
berbelit-belit di dalam pengurusan surat keterangan kependudukan, pembuatan
kartu keluarga, dan pembuatan akta tanah.
Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan beberapa orang informan
yang pada intinya mengatakan bahwa;
“Prosedur pelayanan yang
diberikan oleh aparat pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan tidak berbelit-belit,
begitu kita datang pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan dan meberitahukan
keperluan kita langsung ditujukan bagian atau pegawai yang menangani masalah pelayanan
(wawancara, 6 Maret 2014)
Senada dengan informan tersebut di atas didapatkan pula pernyataan
seorang informan sebagai berikut;
“Pelayanan apa saja yang diberikan oleh
pemerintah sekarang ini sudah semakin baik dan sederhana. Menyangkut adanya tanggapan
masyarakat diluar tentang pelayanan yang diberikan oleh aparat pada Kantor
Camat Tiworo Kepulauan semakin menjadi tidak sederhana dan semakin
berbelit-belit karena terlalu banyaknya birokrasi yang harus dilewati, itu
tidak sepenuhnya benar. Mungkin masyarakat belum terbiasa, saya pikir kalau hal
ini sudah sering dilakukan tidak akan dirasakan lagi adanya tanggapan semacama
itu(wawancara, 6 Maret 2014).
Sementara terdapat 7 orang atau 16,27 % responden yang memberikan
jawaban kurang sederhana. Pada umumnya responden yang memberikan jawaban
tersebut adalah responden yang pernah mengurus pengesahan akta tanah dimana
mereka mengeluhkan berbelit-belitnya pengurusan yang biasanya memakan waktu yang
cukup lama karena mesti Kelurahan terlebih dahulu baru kemudian datang lagi ke
Kantor Camat buat disyahkan.
Apabila melihat persentase jawaban responden maupun dari hasil
wawancara dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat pada
Kantor Camat Tiworo Kepulauan sudah cukup baik dan mudah dari segi prosedurnya
dalam arti tidak berbelit-belit/rumit serta mata rantai birokrasi yang dilewati
sangat sederhana.
2. Keterbukaan Dalam Pemberian
Layanan
Masalah keterbukaan pelayanan adalah suatu prinsip bagaimana
menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah sebagai penyelenggara
pemerintahan dan penyedia pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa
pelayanan pemerintah, melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan di
dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai dalam memberikan pelayanan
yang baik.
Pelayanan yang baik harus merupakan prioritas yang utama. Oleh karena
pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan secara khusus dan
sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap
aparatur pemerintah.
Adapun prinsip keterbukaan dalam pemberian layanan yang dimaksudkan
penulis dalam penelitian ini adalah suatu tatacara pemberian layanan, dimana
rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan
surat keterangan kependudukan, pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta tanah,
dan lain sebagainya harus disampaikan secara terbuka kepada para masyarakat
agar mereka mengetahui dan memahami secara terbuka (transfaran) berapa biaya
yang mereka harus keluarkan dalam setiap pengurusan pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan, baik diminta maupun tidak diminta.
Untuk mengetahui selengkapnya hasil tanggapan responden tentang
keterbukaan aparat dari segi biaya/ tarif dalam memberikan pelayanan terhadap
pengurusan yang diberikan pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan dapat
dilihat dalam table 10
Tabel 10
Tanggapan Responden Tentang Keterbukaan
Dalam Pemberian
Layanan Pegawai Pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan
|
No
|
Tanggapan
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
2
|
Sangat terbuka
Kurang terbuka
Tidak terbuka
|
39
4
0
|
90,70
9,30
0
|
|
Jumlah
|
43
|
100
|
|
Sumber : Data Primer
(diolah),2014
Dari tabel 10 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 43 orang
responden penelitian terdapat 90,70 % yang menyatakan bahwa pelayanan yang
diberikan oleh pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan sangat terbuka, baik
dalam hubungannya dengan biaya pengantar pembuatan KTP dan kartu keluarga
maupun dengan biaya pembuatan surat keterangan kependudukan, perizinan
keramaian, dan pembuatan akta jual beli tanah.
Hal tersebut di atas sesuai hasil wawancara penulis dengan salah
seorang informan yang mengatakan bahwa;
“dalam segala hal, masalah
pelayanan pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan menjadi prioritas kami tersendiri,
terkait masalah keterbukaan pelayanan mengenai rincian biaya/tarif yang
berkaitan dalam proses pelayanan pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan telah
menentukan ketentuan tersebut tentang rincian biaya/tarif yang harus dibayarkan
oleh masyarakat yang melakukan pengurusan, misalkan biaya pembuatan untuk
pembuatan pengantar KTP sesuai PERDA
Nomor 3 Tahun 2007 adalah Rp. 25.000, biaya pembuatan kartu keluarga Rp. 20.000,- saya kira
daudara sudah tahu dan mengerti sebagai warga di kecamatan Tiworo Kepulauan Kab. Muna (wawancara 6, Maret 2014).
Selanjutnya terdapat 4 orang responden atau 9,30 % menjawab kurang
terbuka, dengan alasan yang mereka kemukakan bahwa setiap warga masyarakat yang
datang berurusan tarifnya tidak selalu sama.
Ketika penulis konfirmasikan kepada salah seorang informan terkait
adanya pernyataan masyarakat yang mengatakan pihak pegawai Kantor Camat Tiworo
Kepulauan kurang terbuka dalam memberikan pelayanan, informan tersebut menyatakan
bahwa;
“Kalau ada biaya pelayanan yang
dikeluhkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ukuran harga/biaya yang telah
ditentukan atau tidak ada standar yang pasti dan berlaku umum. Kondisi tersebut
disebabkan karena umumnya masyarakat yang dilayani selalu ingin mendapatkan
pelayanan cepat sehingga menyebabkan terkadang biaya yang dikeluarkan tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada. Apalagi kalau memasuki musim penerimaan
pegawai. Disamping itu masyarakat kadang tidak mau melakukan pengurusan
sendiri, sering menggunakan jasa orang lain, sehingga membuat celah oknum
pegawai untuk melakukan di luar ketentuan yang telah ditentukan yang telah
ditentukan (wawancara tgl 6, Maret 2014).
Pernyataan tersebut diatas menegaskan bahwa aparat di Kecamatan Tiworo
Kepulauan didalam memberikan pelayanan senantiasa terbuka/transfaran baik dari
tata cara pengurusannya maupun dari segi biaya yang harus dibayar oleh
masyarakat ketika melakukan berbagai urusan di Kecamatan Tiworo Kepulauan.
3. Keadilan dalam Pelayanan
Penerapan prinsip keadilan dalam pelayanan merupakan suatu hal yang
sulit diukur, namun bukan berarti tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
prinsip-prinsip atau ukuran keadilan yang berlaku umum. Adapun keadilan dalam
pelayanan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa cakupan/jangkauan
pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan
diberlakukan secara adil bagi seluruh pengguna jasa atau masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan pada Kantor Camata Tiworo Kepulauan Kab. Muna, tanpa
melihat siapa yang dilayani apakah dia seorang pejabat, pengusaha atau
masyarakat biasa.
Artinya perwujudan pelayanan yang baik adalah mendapatkan perlakuan
yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak
pandang bulu. Maksudnya kalau ada pengguna jasa layanan pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan yang melakukan pengurusan, baik dalam hubungannya dengan biaya
pembuatan pengantar KTP dan kartu keluarga maupun dengan biaya pembuatan surat
keterangan kependudukan, perizinan keramaian, IMB dan pembuatan akta jual beli
tanah harus antri secara tertib, hendaknya semua diwajibkan antri baik antri
secara fisik maupun antri masalahnya.
Untuk mengetahui keseluruhan jawaban dari tanggapan responden mengenai
keadilan dalam pelayanan pembuatan pengantar KTP dan kartu keluarga maupun
dengan biaya pembuatan surat keterangan kependudukan, perizinan keramaian, dan
pembuatan akta jual beli tanah, dapat dilihat dalam tabel 11.
Tabel
11
Tanggapan Tentang Keadilan Dalam Memberikan
Pelayanan Aparat Pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan
|
No
|
Tanggapan
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
2
3
|
Sangat adil dalam
memberikan jasa layanan
Kurang adil dalam
memberikan jasa layanan
Tidak adil dalam
memberikan jasa layanan
|
41
2
0
|
95,35
4,65
0
|
|
Jumlah
|
43
|
100
|
|
Sumber : data primer
(diolah), 2014
Tanggapan responden dari tabel 11 di atas, terlihat bahwa umumnya
responden (92,35 %) mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai pada Kantor
Camat Tiworo Kepulauan sangat adil di dalam memberikan pelayanan kepada
responden/masyarakat. Dalam arti mereka (pegawai) di dalam melayani semua
masyarakat mendapat perlakuan yang sama tidak membeda-bedakan sehubungan dengan
berbagai pelayanan yang ada pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna.
Sedangkan responden/masyarakat yang mengatakan kurang adil didalam
memberikan pelayanan pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan kepada para responden
terdapat 4,65 %. Dalam arti meskipun pelayanan yang diberikan pegawai pada
Kantor Camat Tiworo Kepulauan sudah
sangat adil di dalam melakukan berbagai pelayanan masyarakat, akan tetapi masih
dijumpai adanya karyawan (oknum) yang memberikan pelayanan ekstra kepada orang
tertentu, dengan alasan kedekatan (teman, keluarga, satu suku dan lain
sebagainya (wawancara dengan responden tgl 8 ,Maret 2014)
Berdasarkan hasil persentase jawaban responden tersebut di atas maka
dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai Pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan kepada para pengguna jasa layanan/masyarakat dalam pelayanan
pembuatan KTP, kartu kelurga maupun dengan biaya pembuatan surat keterangan
kependudukan, perizinan keramaian, IMB dan pembuatan akta jual beli tanah sudah
cukup memuaskan para responden yang pernah berurusan pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan tersebut. Karena pegawai dalam memberikan pelayanan sangat adil tanpa
membeda-bedakan diantara masyarakat yang datang yang memerlukan pelayanan.
4. Ketepatan Waktu Pelayan
Ketepatan waktu pelayanan dalam menyelesaikan berbagai macam/bentuk
pelayanan merupakan salah satu indikator dalam penyeleggaraan pelayanan kepada
masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam setiap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan. Sehingga masyarakat yang memohon pelayanan tidak perlu harus terus
berdiri atau terlalu lama didepan loket urusan atau menunggu untuk waktu yang
tidak ditentukan
Adapun dimensi ketepatan waktu yang dimaksud dalam pelayanan diukur
dari indikator-indikator sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan waktu
penyelesaian singkat, pengukurannya dalah sebagai berikut;
1.
Tepat waktu,
dalam arti bahwa tugas pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai pada Kantor
Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna kepada masyarakat dalam hal ketepatan sasaran
dan ketetapan waktu lebih baik.
2.
Kurang tepat
waktu, dalam artian tugas pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai pada
Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna kepada masyarakat dalam hal ketepatan
sasaran dan ketepatan waktu penyelesaian urusan relatif sama (biasa-biasa saja)
3.
Tidak tepat
waktu, dalam artian bahwa bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai
pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna kepada masyarakat dalam ketepatan
arah/sasaran dan ketepatan waktu kurang baik.
Untuk mengetahui keseluruhan jawaban dari tanggapan responden mengenai
ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan oleh para pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna, dapat
dilihat dalam tabel 12
Tabel 12
Tanggapan Tentang
Ketepatan Waktu Dalam
Memberikan Pelayanan Aparat
Pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan
|
No
|
Tanggapan
|
Jumlah
|
Persentase
|
|
1
2
3
|
Tepat waktu
Kurang tepat waktu
Tidak tepat waktu
|
20
0
23
|
46,51
0
53,49
|
|
Jumlah
|
43
|
100
|
|
Sumber : data primer (diolah), 2014
berdasarkan tabel 12, terlihat bahwa mayoritas responden (53,49 %)
mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan Kab. Muna tidak tepat waktu didalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam arti mereka (pegawai) di dalam melaksanakan pekerjaannya
melayani tugas pelayanan kepada masyarakat, seperti pembuatan pengantar KTP,
dan kartu keluarga maupun surat keterangan kependudukan, perizinan keramaian,
IMB dan pembuatan akta jual beli tanah tidak memperhatikan ketepatan waktu
penyelesaiannya dan menyulitkan
masyarakat.
Senada dengan jawaban responden diatas, juga dikatakan salah seorang
informan kepada penulis mengatakan bahwa;
“kami ini memang adalah sebagai
abdi masyarakat dan abdi Negara dan sudah sepatutnyalah apabila seorang pegawai
didalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di Kantor
senantiasa memperhatikan aspek ketepatan waktu, namun bila pelayanan yang kami
berikan terkadang tidak tepat waktu itu dikarenakan kondisi sarana prasarana
kantor yang kurang mendukung serta terkadang tidak ada pimpinan ditempat jadi
tidak ada yang menandatangani. (wawancara,
8 Maret 2014).
Sementara terdapat 20 orang responden (46,51%) yang menyatakan
pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Camat Tiworo Kepulauan sudah tepat
waktu. Dengan alasan yang mereka katakan bahwa pada saat mereka membutuhkan
pelayanan, petugas langsung melayani dengan baik dan menyelesaikan urusan
mereka dengan segera.
Dengan melihat hasil persentase
jawaban responden pada tabel tersebut di atas yang rata-rata memberikan skor
jawaban 59-82 maka dapat disimpulkan bahwa pemberian pelayanan publik dalam hal
ini registrasi KTP dan Kartu Keluarga
(KK) yang tercantum dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2007 serta pelayanan perizinan
yang terdiri dari pengesahan KTP, Perizinan IMB, dan surat keterangan yang
tertuang pada PERDA Nomor 2 Tahun 2006 serta pembuatan akta tanah, hibah serta
jual beli pada kantor Camat Tiworo
Kepulauan kurang efektif dikarenakan
keterbatasan sarana prasarana disertai dengan jarangnya pimpinan berada
ditempat sehingga tidak ada yang menandatangani surat-surat yang dibutuhkan
oleh masyarakat.
b. Aspek Yang Menunjang penggunaan Teknologi
Komputer
Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan dan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka aspek
yang menunjang penggunaan teknologi komputer dalam menunjang pengelolaan
administrasi pelayanan publik pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan antara lain;
1. Sarana pelayanan
Sarana pelayanan yang dimaksud adalah belum tersedianya sarana
pelayanan yang memadai dalam meningkatkan kelancaran dan kualitas pelayanan
yaitu perlengkapan kerja yang berfungsi sebagai alat utama dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga
dapat menghemat waktu. Adapun sarana prasarana yang dimaksud adalah kelengkapan
perangkat komputer karena perangkat komputer pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan
belum mencukupi sehingga dalam pelaksanakan pekerjaan kantor masih belum berjalan optimal padahal seperti yang
kita ketahui dengan lengkapnya sarana prasarana komputer ditambah dengan
kemampuan operator dalam menjalankannya maka dapat menunjang dalam mengelola
masalah administrasi pelayanan publik.
2. Kebijakan Pimpinan
Kebijakan pimpinan yang dimaksud adalah perintah yang dikeluarkan oleh
pimpinan biasanya sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dimana pada saat
pegawai kurang mengerti tehadap perintah dari pimpinan maka akan berdampak
terhadap hasil kerja pegawai oleh karena itu pimpinan dituntut untuk dapat
memberikan perintah yang jelas sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai
yang diperintahkan.
E. Pembahasan
Peranan tekonologi komputer berdasarkan dari konsep yang di ungkapkan
oleh Hartono (1999:57) terdiri dari lima aspek dan dikaitkan dengan Teori yang
dikemukakan oleh Nurjaman(2004 : 34) yang terdiri dari empat aspek maka
hubungan antara kedua teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Pemanfaatan teknologi komputer dalam hal ini memudahkan pekerjaan pada Kantor
Camat Tiworo Kepulauan belum berjalan optimal hal itu dikarenakan masih
banyak data dan informasi yang berbentuk arsip yang belum sempat di simpan
dalam komputer hal itu disebabkan
kelengkapan sarana prasarana dibagian komputer dalam hal ini perangkat keras komputer
banyak yang sudah tidak layak pakai sehingga berpengaruh terhadap ketepatan waktu
dalam pemberian pelayanan dimana dari hasil penelitian 53,49% responden
mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan pegawai pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan Kab. Muna tidak tepat waktu didalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Adapun kaitannya dengan aspek pelayanan publik yang lain seperti
keterbukaan dalam pemberian layanan, kesederhanaan dalam pemberian pelayanan,
dan keadilan dalam pemberian pelayanan ternyata tidak memiliki pengaruh karena
melihat dari hasil penelitian yang rata-rata diatas 83-100 dimana responden
mengatakan bahwa pemberian pelayanan dalam hal ini kesederhanaan dalam
pelayanan, keterbukaan dalam pelayanan serta keadilan dalam pemberian pelayanan
sudah berjalan dengan baik hal itu dikarenakan ketiga aspek tadi terletak pada
pelayanan yang diberikan pegawai bukan berdasarkan dari hasil dari teknologi
komputer begitupun dengan Pemanfaatan teknologi dalam hal ini menjamin keakuratan data pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan sudah disepakati oleh operator komputer pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan, meski tehnik pengolahan data yang digunakan pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan masih bersifat sederhana. Hal itu dikarenakan fasilitas sarana prasarana kelengekapan perangkat komputer sebagian sudah tidak layak pakai, hal itu
menyebabkan program-program dan amplikasi yang ada didalam komputer tidak semua
dapat dimanfaatkan, ditamba lagi amplikasi yang ada dalam fasilitas komputer
masih menggunakan amplikasi lama, meski
demikian namun tidak mempengaruhi pada proses pemberian layanan yang terdiri
dari kesederhanaan dalam pemberian layanan, keterbukaan dalam pemberian
layanan, keadilan dalam pemberian layanan serta ketepatan waktu dalam pemberian
layanan hal itu dikarenakan pelayanan yang diberikan pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan bersifat sederhana jadi tidak membutuhkan tehnik pengolahan data yang
sulit cukup menggunakan tehnik pengolahan data yang bersifat sederhana.
Sedangkan untuk Pemanfaatan teknologi komputer dalam hal ini meningkatkan produktivitas kerja pada
Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna berdasarkan hasil penelitian belum
berjalan secara optimal hal itu dikarenakan kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi
komputer sehingga para pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan terkesan lebih
santai dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga tidak dapat berkreasi dan
menciptakan terobosan-terobosan baru dan kaitannya dalam proses pemberian
pelayanan yaitu dimana berdampak terhadap ketidaktepatan waktu dalam pemberian
pelayanan sehingga menurut responden terkadang urusan yang sebenarnya bisa
diselesaikan hari itu terpaksa harus diambil keesokan harinya. Namun kaitannya
dengan kesederhanaan, keterbukaan serta keadilan dalam pemberian pelayanan
tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan hal itu dikarenakan pegawai yang
memberikan pelayanan sudah mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
Berbeda halnya dengan Pemanfaatan teknologi komputer dalam meningkatkan efisiensi pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan berdasarkan hasil penelitian sudah berjalan dengan baik,
dengan menggunakan teknologi komputer untuk mempercepat serta meminimalkan
biaya yang akan digunakan sehingga dapat mengefisienkan pekerjaannya meski jika
dikaitkan dengan proses pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai pada Kantor
Camat Tiworo Kepulauan mengenai ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan belum
berjalan dengan baik hal itu dikarenakan sesuai yang telah dibahas sebelumnya
dimana operator komputer pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan memiliki
keterbatasan pengetahuan sehingga berdampak pada ketidaktepatan waktu dalam
memberikan pelayanan.
Meski demikian hubungannya dengan kesederhanaan dalam pemberian
pelayanan sangatlah berpengaruh dimana dengan pencapaian tujuan secara tepat
serta dengan dapat meminimalkan biaya yang akan digunakan maka akan mempermudah
pelayanan sehingga proses pelayanan menjadi sederhana. Berbeda dengan
keterbukaan serta keadilan dalam pemberian layanan yang tergantung dari cara
pemberian pelayanan yang diberikan
pegawai dan tidak tergantung terhadap hasil yang diperoleh teknologi komputer.
Selanjutnya peranan teknologi dalam hal ini peningkatan efektifitas
kerja pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna berdasarkan hasil penelitian
telah berjalan dengan baik hal itu dikarenakan pegawai pada Kantor Camat Tiworo
Kepulauan Kab. Muna telah memfungsikan teknologi komputer dengan baik sehingga
dalam melaksanakan pekerjaannya dapat menimbulkan peningkatan efektifitas kerja
pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan. Sehingga dalam kaitannya dengan proses
pelayanan publik dalam hal ini kesederhanaan dalam pemberian pelayanan sangat
berpengaruh karena dengan memfungsikan teknologi komputer dengan baik maka
hasil pekerjaan juga akan baik sehingga dalam proses pemberian pelayanan pun
menjadi sederhana begitupun dengan keterbukaan dalam pemberian pelayanan dimana
dengan mengerjakan tugas dengan efektif maka akan berdampak terhadap pelayanan
yang diberikan baik itu mengenai keterbukaan dalam pemberian pelayanan maupun
keadilan dalam pemberian pelayanan.
Adapun kaitannya dengan ketepatan waktu dalam pemberian layanan yang
kurang efektif dikarenakan meski pegawai telah efektif dalam melaksanakan
pekerjaannya tetapi jika kurang memahami proses pelaksanaan pekerjaan itu
sendiri maka penyelesaian tugas akan menjadi terhambat.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan atas pembahasan hasil penelitian pemanfaatan teknologi komputer dalam menunjang pengelolaan adminstrasi pelayanan
publik pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan Kab. Muna, sebagaimana telah
diuraikan dalam pembahasan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara
lain :
1.
Pemanfaatan teknologi komputer antara lain : memudahkan pekerjaan, menjamin
keakuratan data dan meningkatkan
produktivitas kerja pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan belum berjalan dengan optimal hal itu dikarenakan
masih banyaknya data dan informasi yang berbentuk
arsip yang belum sempat di simpan dalam komputer serta kurangnya sarana prasarana komputer sehingga dapat
menghambat proses administrasi pelayanan publik. Sedangkan pemanfaatan teknologi komputer dalam menciptakan efisiensi kerja serta
meningkatkan evektivitas kerja telah berjalan dengan baik pada Kantor Camat
Tiworo Kepulauan karena para pegawai pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan telah
memahami memfungsikan teknologi komputer untuk menciptakan efisiensi serta
meningkatkan evektivitas kerja.
2.
Aspek yang
menunjang penggunaan teknologi komputer terdiri dari tiga item dimana ketiga
item tersebut sangat berpengaruh dan saling terkait satu sama lain. Adapun
ketiga item tersebut yaitu 1. Sumber daya manusia atau aparat/pegawai yang
menangani dan mengelola bagian komputer 2. Sarana pelayanan yaitu berupa
kelengkapan perangkat komputer 3. Kebijakan pimpinan berupa keputusan-keputusan
yang dikeluarkan oleh pimpinan untuk bawahannya.
B.
Saran-saran
Adapun saran-saran yang
ingin penulis ajukan sebagai berikut :
1.
Untuk lebih
meningkatkan pemanfaatan teknologi komputer dalam menunjang pengelolaan administrasi pelayanan
publik pada Kantor Camat Tiworo Kepulauan, maka disarankan agar segera diadakan pembaharuan atau perbaikan terhadap
sarana prasarana komputer baik itu
diperangkat keras maupun perangkat lunak komputer di Kantor tersebut.
2.
Untuk lebih
mempercepat dan memperlancar tugas-tugas pelayanan publik diharapkan Camat
Tiworo Kepulauan untuk segera menganggarkan pembelian pengadaan kelengkapan
sarana prasarana komputer disamping melengkapi perangkat komputer yang sudah rusak parah.
DAFTAR PUSTAKA
Aninom, l987, Metode Penelitian Administrasi, Pedoman Penulisan
Usulan Skripsi, FISIP UNHALU, Kendari
Arikunto, S, l987. Prosedur
Penelitian, Bina Aksara, Jakarta.
Arruan Lintje, M.T.1995.Peranan Mesin Kantor dalam Meningkatkan
Efisiensi Kerja, pada PT.Nindya
Karya Cabang VI Ujung Pandang, Aksema Atmajaya, makassar.
Blissoner Robert H. 1999.(Computer Annual) Ilmu Komputer, Liberty,
Jakarta.
Davis Gardon B.1999.(Introduktion To Computer), PT.
Gramdedia, Jakarta
Efendy S.1989. Metode Penelitian.CV. Radjawali,
Jakarta.
Fouri William M.1999. (Intoduktion
To The Computer, The Computer, The Tool Of Businnes) Pengenal Komputer
untuk Peralatan Bisnis, Erlangga, Jakarta.
Gie Liang The.1971.Administrasi Perkantoran Modern,
Liberty, Yogyakarta.
Hartono Jogiyanto. 1999. Pengenalan Komputer, Gunung Agung,
Jakarta.
Handayaningrat, Winarno. 1987. Administrasi Dalam Organisasi. Gunung
Agung, Jakarta
Manullang 1998.
Management
Personalia. Ghalia Indonesia.
Jakarta.
Moeliono,
Anthon. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka,
Jakarta.
Moenir. 1998, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi
Aksara, Jakarta
Nurdjaman, Progo. 2004. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Direktorat
Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Poerwadarminta,
1984, Peranana Administrasi, Erlangga, Jakarta.
Rusmadi, Dedy,
1986, Cara Belajar Komputer Secara Praktis, Penerbit M2S, Bandung
Siagian . l974.Administrasi Pembangunan,
Gunung Agung, Jakarta.
———.l982, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
———.1976, Peranan
Staf Dalam Managemen, Gunung Agung, Jakarta.
—--—.1988,Sistem Informasi
Untuk Pengambilan Keputusan, CV.Haji Masagung, Jakarta.
———, 1995, “Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi”, PT. Gunung
Agung Jakarta.
Siauw Soen .1986,
Kamus Istilah Personal Computer,
Alumni, Bandung.
Soedjadi. 1994, O & (Organization and Methods)
Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen, CV.Haji Masagung,
Jakarta.
Oewarno Handajaningrat. l982. Administrasi Pembangunan Dalam
Pembangunan Nasional, Gunung
Agung. Jakarta.
Soegiyono. l991.
Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Suryabrata
Sumadi. l987. Metode
Penelitian, CV.Radjawali, Jakarta.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah Dimensi Akuntabilitas
dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi daerah, Insan
Cendeki, Surabaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar